Materi Sistem Demokrasi Ekonomi

Assalammualaikum, Selamat datang di Kelas IPS. Disini Ibu Guru akan membahas tentang pelajaran Ekonomi yaitu Tentang “Sistem Demokrasi Ekonomi“. Berikut dibawah ini penjelasannya:

Prinsip-Sistem-Demokrasi-Ekonomi

Pengertian Sistem Demokrasi Ekonomi

Sistem demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Hal ini juga dijelaskan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 dengan menggunakan istilah sistem ekonomi kerakyatan, di mana masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan ekonomi, dan pemerintah berusaha menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.


Landasan Idiil Sistem Ekonomi Demokrasi

Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang seorangan.

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan  merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Hal ini tertuang dalam pasal 33 Ayat 1, 2, 3 UUD 1945.


Yang berbunyi sebagai berikut:

  • Bunyi Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Penjelasannya sebagai berikut:

  • Pasal 33 Ayat 1 mengandung arti bahwa perlu dikembangkan kegiatan ekonomi yang melibatkan peran aktif seluruh rakyat Indonesia dan berusaha bersama-sama mencapai tujuan yaitu kemakmuran rakyat.
  • Bunyi Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.

Penjelasannya sebagai berikut:

  • Adapun pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 mengandung arti bahwa negara dapat menentukan seberapa banyak cabang-cabang produksi tersebut diproduksi sesuai dengan tujuan negara. Apabila cabang-cabang produksi yang penting tersebut tidak dikuasai negara tetapi dikuasai oleh segolongan tertentu, maka dapat menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok saja dalam bentuk monopoli yang merugikan rakyat banyak. Berdasarkan ayat tersebut, pihak swasta diberikan kekuatan untuk mengelola cabang-cabang produksi sehingga kedua sektor (negara dan swasta) dapat tumbuh dan berkembang untuk mencapai tujuan negara, yaitu kemakmuran rakyat.
  • Bunyi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasannya sebagai berikut:

  • Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengandung arti bahwa sumber daya alam yang berupa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan dikelola serta dimanfaatkan untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu saja.
  • Berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal    UUD tentang hak milik yuang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan “dikembalikan” ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.
Artikel Terkait:  Materi Pelaku Ekonomi

Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai umat yang dimuliakan Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotong-royong.


Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Demokrasi

Setiap sistem ekonomi memiliki ciri khusus yang membedakan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain, begitu juga dengan sistem demokrasi ekonomi yang memiliki ciri pada sistem ekonomi itu sendiri. Sistem demokrasi ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:


1. Ciri-ciri positif pada sistem demokrasi ekonomi :

  1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
  3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  6. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

2. Ciri-ciri negatif pada sistem demokrasi ekonomi:

  1. Free fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
  2. Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja
  3. Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.

Tujuan Sistem Ekonomi Demokrasi

Tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Demokrasi Ekonomi Indonesia, terdiri atas:

  • Membangun Indonesia yang berdikiari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan
  • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
  • Mendorong pemerataan pendapatan rakyat
  • Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional

Sasaran Sistem Ekonomi Demokrasi

Menurut San Afri Awang Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, tujuan utama penyelenggaraan demokrasi ekonomi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

  1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
  2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar.
  3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
  4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
  5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.
Artikel Terkait:  Pengertian Pasar, Fungsi, Peran, Jenis dan Kegunaan

Agar tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, koperasi harus bisa memberikan sumbangan nyata kepada pemberdayaan ekonomi rakyat. Jika hal ini tidak dilakukan maka koperasi yang diharapkan akan menjadi sokoguru perekonomian nasional tidak akan mampu untuk bersaing dengan pelaku ekonomi lain baik pemerintah maupun swasta.


Prinsip Demokrasi Ekonomi

Prinsip Demokrasi ekonomi pada dasarnya lahir seiring dengan keberadaan Welfare State (Negara Hukum Baru/Negara Kesejahteraan).Konsep dan praktek Political State maupun Legal State yang telah ada seblumnya banyak menimbulkankesengsaraan rakyat, terutama rakyat golongan ekonomi lemah.

Demokrasi Ekonomi yang di-tegaskan dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) tersebut dilaksanakan dengan prinsip ke-bersamaan, efisiensi berkeadilan, ber-kelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hanya sangat disayangkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan pengertian tentang maksud prinsip-prinsip tersebut.Ketentuan ayat 5 menegaskan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.Hal ini bisa saja menimbulkan arti yang berbeda-beda (persepsi), khususnya menyangkut pengertian prinsip-prinsip tersebut.

Sebagai suatu referensi barangkali perlu menyimak ketentuan yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa, pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi yang harus menjadikan dasar pelaksanaan pembangunan yang memiliki ciri sebagai berikut::

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipe- gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  4. Sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan dengan permufakatan lembaga per-wakilan rakyat dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga penvakilan rakyat pula.
  5. Perkonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
  6. Warganegara memiliki kebebasan dalm memilih pekejaan yang dikehendaki dan mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  7. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  8. Potensi, inisiatif dan daya kreasisetiap warganegara; dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  9. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipeliharaoleh negara.

Selanjutnya dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Sistem free fight liberalism yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam per-ekonomian dunia.
  2. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominant, men-desak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sector negara. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyurakal dan bcrtentangan dengari cita-cila keacfilan sosial.
Artikel Terkait:  Materi Just In Time (Tepat Waktu)

Dalam GBHN 1999-2004 menegaskan pula bahwa pembangunan ekonomi dibangun dengan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan.Komponen utama sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sumberdaya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja dan sebagai pengusaha serta sumberdayaalam dan lingkungan hidup termasuk tanah, air, udara dan lingkungan tempat sumberdaya manusia melakukan aktifitasnya.


Dampak Sistem Ekonomi Demokrasi

Berikut ini terdapat beberapa dampak sistem ekonomi demokrasi, yaitu sebagai berikut:

  • Sistem Free Fight Liberalism yang memunculkan suatu pemerasan manusia dan bangsa lain.
  • Sistem Etatisme negara sangat berpengaruh serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
  • Pemusatan sebuah kekuatan ekonomi pada suatu kumpulan dalam format monopoli yang bisa merugikan sebuah masyarakat.
  • Kredibilitas pemerintah yang telah sampai pada titik nadir.
  • Rezim Orde Baru yang akan tidak jarang kali mengedepankan suatu perkembangan (growth) ekonomi.
  • Rezim yang paling korup ini sudah dapat membuat sendi-sendi perekonomian merasakan kerapuhan.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Demokrasi

Berikut ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi demokrasi, yaitu sebagai berikut:


1. Kelebihan Sistem Ekonomi Demokrasi

  1. Segala pekerjaan dan juga sejumlah masalah perekonomian dikendalikan pemerintah sampai-sampai dalam urusan ini pemerintah bakal mudah mengerjakan suatu pemantauan terhadap jalannya kehidupan perekonomian.
  2. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi karena penyaluran dikendalikan oleh pemerintah dengan merata.
  3. Pemerintah bisa lebih mudah mengerjakan pengaturan bakal brang pun jasa yang atau bakal diproduksi cocok dngan keperluan masyarakat.

2. Kekurangan Sistem Ekonomi Demokrasi

  • Dapat mematikan kretivitas dan inovasi setiap pribadi karena perekonomian dibawah kendali pemerintah.
  • Tidak ada kemerdekaan untuk mempunyai sumber daya.
  • Variasi dalam memproduksi barang tidak cukup dikarenakan terbatas pada peraturan pemerintah.

Daftar Pustaka:

  • Affif, Faisal. 1994. Menuju Pemasaran Global. Bandung: Eresco
  • Jhingan. 1990. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Terjemahan D.Guritno, S.H Pers. Jakarta
  • Juoro, Umar. 1990. Eknomi Pembangunan dan Perencanaan. Bandung: Blantika
  • Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung: Alumni
  • Lubis, T.Mulya. 1986. Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
  • Sudarsono, Juwono. 1990. Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia. Yogyakarta: Prisma

Demikian Penjelasan Pelajaran IPS-Ekonomi Tentang Ciri-Ciri Sistem Demokrasi Ekonomi: Pengertian, Tujuan, Sasaran, Prinsip, Dampak, Kelebihan dan Kekurangan

Semoga Materi Pada Hari ini Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi, Terima Kasih !!!


Baca Artikel Lainnya: