Materi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Assalammualaikum, Selamat datang di Kelas IPS. Disini Ibu Guru akan membahas tentang pelajaran Ekonomi yaitu Tentang “Otoritas Jasa Keuangan“. Berikut dibawah ini penjelasannya:

Tugas-dan-Wewenang-Otoritas-Jasa-Keuangan

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Sementara itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Bab 1 Pasal 1 pengertian OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Sementara itu yang dimaksud dengan lembaga keuangan lainnya meliputi: asuransi, sekuritas, modal ventura, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pasar modal.


Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tujuan utama didirikannya Otoritas Jasa Keuangan adalah meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik dibidang jasa keuangan, menegakkan peraturan peraturan perundangan-undangan di jasa keuangan, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Satu hal yang juga diharapkan terbentuknya OJK adalah persoalan perlindungan konsumen. Secara garis besar OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

  1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
  2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
  3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sementara itu tujuan independensi OJK dimaksudkan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas. Salah satu tujuan lain pembentukan OJK ini tentunya diharapkan akan mampu memperkecil tingkat terjadinya kredit macet, yaitu dengan menerapkan berbagai sistem dan aturan untuk dipatuhi oleh pihak industri keuangan non bank.


Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 3 (tiga) landasan, yaitu:


  1. Landasan Filosofis

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat indonesia.


  1. Landasan Yuridis

  • Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia
  • UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 tahun 2008  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-Undang.

  1. Landasan Sosiologis

  • Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
  • Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
  • Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.
Artikel Terkait:  Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Yang menjadi dasar ukum utama OJK yakni Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berikut adalah rincian Undang-Undang tersebut:


  1. Bab I Ketentuan Umum

Penjelasan mengenai: Pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur UU otoritas Jasa Keuangan.


  1. Bab II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan

Penjelasan mengenai: dasar hukum pembentukan, status independen, dan kedudukan OJK.


  1. Bab III. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang

Penjelasan mengenai: tujuan pembentukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki OJK dalam kegiatan disektor jasa keuangan.


  1. Bab IV Dewan Komisioner

Penjelasan mengenai: pembentukan Dewan Komisioner OJK, termasuk Struktur Dewan Komisioner, Pengangkatan dan Pemberhentian, Penggantian antar waktu, serta Tugas dan Wewenang yang dimiliki dan yang dilarang.


  1. Bab V Organisasi dan Kepegawaian

Penjelasan mengenai: Pembentukan Organisasi dan Kepegawaian di OJK.


  1. Bab VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Penjelasan mengenai: wewenang yang dimiliki OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, termasuk didalamnya adalah edukasi dan sosialisasi, pencegahan, serta pembelaan hukum jika diperlukan.


  1. Bab VII Kode Etik dan Kerahasiaan Informasi

Penjelasan mengenai: kode etik yang dimiliki OJK, serta kerahasian informasi yang harus dilakukan beserta sanksi jika terjadi pelanggaran.


  1. Bab VIII Rencana Kerja dan Anggaran

Penjelasan mengenai: rencana kerja dan anggaran yang dimiliki OJK sebagai pendukung dalam melaksanakan tugasnya.


  1. Bab IX pelaporan dan Akuntabilitas

Penjelasan mengenai: kewajiban OJK untuk membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan, serta akuntabilitas dengan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.


  1. Bab X hubungan Kelembagaan

Penjelasan mengenai: koordinasi dan kerjasama yang dilakukan OJK dengan Bank Indonesia dalam fungsi pengawasan perbankan, serta protokol koordinasi di Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dan hubungan yang bersifat internasional.


  1. Bab XI Penyidikan

Penjelasan mengenai: wewenang khusus untuk penyidikan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK.


  1. Bab XII Ketentuan Pidana

Penjelasan mengenai: sanksi pidana bagi pelanggar UU OJK dan bagi yang mengabaikan, tidak memenuhi serta menghambat pelaksanaan kewenangan OJK.


  1. Bab XIII Ketentuan Peralihan

Penjelasan mengenai: penjelasan pada tanggal 31 Desember 2012 sebagai berlakunya fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan, serta penetapan mengenai Anggota Dewan Komisoner.


  1. Bab XIV Ketentuan Penutup

Penjelasan mengenai: dasar hukum peralihan sejumlah fungsi, tugas, dan wewenang yang tadinya dimiliki instansi keuangan lain ke OJK.


Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Terdiri atas:


1. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

  • kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
  • kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
  • kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun.
  • Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

2. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

  1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
  2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
  8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang:

  • menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  • mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  • melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  • memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
  • melakukan penunjukan pengelola statuter;
  • menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  • menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  • memberikan dan/atau mencabut:
  1. izin usaha;
  2. izin orang perseorangan;
  3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  4. surat tanda terdaftar;
  5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  6. pengesahan;
  7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  8. penetapan lain,
Artikel Terkait:  Materi Strategi Bisnis

Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

  • Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
  • Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
  • Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  • Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  • Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berikut ini terdapat beberapa kendala ojk, yaitu sebagai berikut:


  1. Restrukturisasi organisasi

Pada awal berdiri, APRA sempat terancam gagal karena kendala restrukturisasi organisasi. APRA menyerap sumberdaya manusia (SDM) dari sembilan dinas pemerintahan di Australia. Proses penyerapan SDM dari berbagai dinas ternyata bukan perkara mudah.

Penyamaan persepsi kerja ternyata menjadi kendala meski APRA sudah menyusun sistem kerja. Tak ayal, target restrukturisasi organisasi yang semula dipatok kurang dari tiga tahun, malah berturut-turut.


  1. Biaya Operasional

Sektor pengawasan yang banyak dan wilayah yang luas menuntut konsekuensi berupa biaya operasional yang sangat besar. APRA misalnya harus mengawasi 327 perusahaan yang terdiri dari bank, credit union, building society, dan perusahaan asuransi. Termasuk mengawasi 291 dana pensiun.


  1. Koordinasi

Dibanding dua kendala diatas, koordinasi merupakan menjadi kendala yang dialami oleh lembaga pengawas  keuangan.

Menurut Lana, fungsi koordinasi menjadi penentu utama keberhasilan lembaga pengawas keuangan, “Supaya tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan dan saling lempar tanggung jawab ketika muncul masalah, katanya”.


Problematika Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berikut ini terdapat beberapa problematika ojk, yaitu sebagai berikut:


  • Track Record lembaga di Indonesia yang tersandung kasus korupsi

Independensi tidak menjamin apakah suatu lembaga bersih dari korupsi atau tidak. Apalagi sebagai lembaga baru, OJK akan dikelilingi uang triliunan rupiah dari industri perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang mereka bawahi. Maka cukup menjadi perhatian lebih mengingat beberapa lembaga independen yang ada di Indonesia sering terkait kasus korupsi dan merugikan negara.


  • Perlindungan bagi Koperasi

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menggagalkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang koperasi membuat diakuinya kembali koperasi yang berbentuk “badan usaha” tidak hanya yang berbentuk “badan hukum”. Koperasi yang masih berupa badan usaha ada sangat banyak di Indonesia namun OJK tidak menjangkau perlindungan pada koperasi terutama koperasi simpan pinjam. Padahal sebagai salah satu dari tiga soko guru perekonomian nasional, koperasi juga harus mendapat perlindungan dan pengawasan dari lembaga semacam OJK.


  • Birokrasi yang menjadi lebih besar

OJK termasuk badan pengawasan yang besar sehingga dalam aplikasinya sangat dimungkinkan membuat birokrasi lebih besar dari sebelumnya ketika microprudential danmacroprudential masih ditangani oleh satu lembaga yaitu Bank Indonesia. Akan sangat berbahaya jika birokrasi yang menjadi lebih lebar tersebut malah menghambat deteksi masalah terutama yang membutuhkan koordinasi dengan BI.


  • Terbebaninya anggota pasar modal yang tidak bergerak di pasar keuangan

OJK menetapkan pungutan bagi emiten atau perusahaan terbuka yang akan melakukan aksi korporasi. Penetapan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. Pemungutan tersebut memberatkan anggota pasar modal yang bukan di sektor keuangan. Hal ini berbahaya karena perusahaan akan cenderung mencari peraturan yang lebih sederhana di luar negeri.

Artikel Terkait:  Pengertian Ekonomi Syariah

  • Kompetensi Dewan Komisioner OJK

OJK yang terdiri dari perwakilan regulator, perbankan, asuransi, dan pasar modal, memerlukan orang yang memiliki kompetensi di semua bidang tersebut tidak hanya spesialisasi di salah satu bidang. Kecenderungan yang terjadi ketika rapat komisioner.


  • Tumpang tindih peran dan wewenang

Untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menjalankan pengawasan sektor perbankan, OJK memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap bank di Indonesia agar tetap menjalankan kegiatan secara sehat dan mampu memelihara kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan (microprudential). Pada akhirya, OJK harus memastikan bahwa bank di Indonesia harus berada dalam keadaan finansial dan kinerja yang sehat dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan industri perbankan.

Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai lembaga yang memberikan arahan mengenai perkembangan perbankan, melakukan pengawasan terhadap bank – bank di Indonesia agar mereka terus menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (macroprudential). Tentu saja dalam hal ini BI harus memastikan bahwa bank-bank tersebut turut mendukung kebijakan yang dikeluarkan BI dalam menjaga stabilitas moneter.

Khal diatas, sebenarnya tidaklah dapat dipisahkan secara rigid peran dan wewenang dari kedua institusi ini (BI dan OJK), karena poin yang diawasi pun akhirnya merupakan satu bagian yang saling terkait. Poin yang diawasi tersebut bergantung pada kebijakan manajemen bank yang tidak terpisah. Itu artinya potensi tumpang tindih peran dan wewenang antara BI – OJK tidak dapat dihindari.

Pada dasarnya tumpang tindih antara peran OJK dan BI ini bisa diatasi dengan koordinasi yang baik antara kedua lembaga tersebut. Akan tetapi, fenomena koordinasi yang buruk antar lembaga di Indonesia yang terjadi selama ini menjadi ketakutan tersendiri untuk menempatkan satu fungsi yang sama pada dua institusi yang berbeda.

Jika suatu peran diletakkan pada dua institusi yang berbeda, yang akan terjadi adalah inefektifitas dalam pelaksanaannya, dimana mereka harus selalu berkoordinasi dan tidak bisa bertindak secara mandiri.


  • Transaction cost yang besar

Otoritas Jasa Keuangan telah dibentuk sebagai sebuah lembaga yang independen dengan tugas dan fungsi utamanya untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan di Indonesia menggantikan peran Bank Indonesia (pengawasan perbankan) dan Bapepam LK (pengawasan non perbankan), sehingga peran Bank Indonesia akan berfokus kepada stabilitas moneter dan peran Otoritas Jasa Keuangan ada di stabilitas keuangan. Pengalihan fungsi pengawasan ini memiliki efek negatif yaitu biaya transaksi yang besar dan juga waktu transisi yang lama. Pertama, kebutuhan akan sumber daya manusia yang meningkatkan pengeluaran.

Kedua, pendekatan terintegrasi yang digunakan OJK mengharuskan adanya sistem transparasi dan koordinasi antara OJK dan BI maupun OJK dan Bapepam LK karena kebijakan yang saling terkait dan mempengaruhi. Hal ini yang kemudian menimbulkan biaya koordinasi yang mahal sebab dibutuhkan pembangunan sistem IT untuk menggabungkan server data diantara institusi tekait agar mempermudah proses data sharing dan data interfacing. Ketiga, struktur ini belum menimbang pembentukan kantor OJK di daerah yang berbiaya besar dan membutuhkan waktu lama guna pembentukan OJK daerah.


Daftar Pustaka:

  • Dasrol. 2013. Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan  Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia. Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 2. Riau: Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Riau.
  • Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEUI. 2014. Kajian Pro-Kontra Hadirnya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Depok: BEM FE UI.
  • Fahmi, Irham. 2014. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta.
  • Kasmir. 2014. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
  • Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Booklet Perbankan Indonesia 2014. Jakarta.
  • Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Booklet Perbankan Indonesia.
  • Sundari, Siti. 2011. Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan; Kementrian Hukum dan HAM RI.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Penjelasan Pelajaran IPS-Ekonomi Tentang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengertian, Tujuan, Dasar Hukum, Tugas, Wewenang, Asas, Kendala dan Problematika

Semoga Materi Pada Hari ini Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi, Terima Kasih !!!


Baca Artikel Lainnya: