Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Assalammualaikum, Selamat datang di Kelas IPS. Disini Ibu Guru akan membahas tentang pelajaran Sejarah yaitu Tentang “Pemberontakan PRRI/PERMESTA“. Berikut dibawah ini penjelasannya:

Pemberontakan-PRRI-PERMESTA

Latar Belakang Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Pada tanggal 15 Februari 1956, meletus Pemberontakan PRRI/PERMESTA. Achmad Huesin memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai perdana menteri Proklamasi PPRI segera mendapat sambutan di Indonesia Bagian Timur. Pada tanggal 17 Februari 1958, Letkol D.J. Somba dengan Pemerintah Pusat mendukung sepenuhnya PRRI. Gerakan di Sulawesi ini dikenal dengan gerakan Piagam Perjuangan Semesta atau Perjuangan Semesta atau PERMESTA.

Dengan diproklamasikannya PRRI di Sumatera dan PERMESTA di Sulawesi. Pemerintah memutuskan untuk tidak membiarkan masalah tersebut berlarut-larut dan segera menyelesaikan dengan kekuatan senjata.

Untuk menumpas Pemberontakan PRRI segera disiapkan operasi gabungan yang terdiri dari unsur darat, laut dan udara. Serangkaian operasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani untuk wilayah Sumatra Tengah. Selain untuk menghancurkan kaum sparatis, operasi ini juga dimaksudkan untuk mencegah agar gerakan tidak meluas, serta mencegah turut campurnya kekuatan asing.
  2. Operasi Tegas dipimpin Letkol Kaharudin Nasution. Tugasnya mengamankan Riau, dengan pertimbangan mengamankan instalasi minyak asing di daerah tersebut dan mencegah campur tangan asing dengan dalih menyelamatkan negara dan miliknya.
  3. Operasi Saptamarga untuk mengamankan daerah Sumatra Utara yang dipimpin Brigjen Djatikusumo.
  4. Operasi Sadar dipimpin Letkol Dr. Ibnu Sutowo untuk mengamankan daerah Sumatra Selatan.

Untuk menumpas Pemberontakan PERMESTA dilancarkan operasi gabungan dengan nama Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Hendraningrat


Jalannya Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Jalannya Pemberontakan PRRI-PERMESTA

Sebelum lahirnya PRRI, telah terjadi diskursus antara pusat dengan daerah. Pada Bulan November 1956, berkumpul di Padang sekitar 600 pejuang eks-divisi Banteng. Dari pertemuan tersebut mereka membicarakan tentang tuntutan perbaikan dalam tentara AD dan pemimpin negara. Pertemuan tersebut menyebabkan terbentuknya dewan-dewan di Sumatera dan Sulawesi. Pada awalnya, dewan-dewan tersebut dibentuk dalam rangka mengatasi situasi perpolitikan Indonesia yang semakin mengarah pada perpecahan. Selain itu, pembentukan dewan-dewan tersebut juga ditujukan untuk mengimbangi parlemen dalam rangka memajukan pembangunan daerah yang masih tertinggal sehingga lebih terarah. Dewan-dewan yang di bentuk antara lain :

  1. Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kol Simbolon di sumatera Utara.
  2. Dewan Banteng di sumatera tengah dipimpin oleh Ahmad Husein
  3. dewan garuda di Sumatera selatan dipimpin oleh dhlan Djambek.
  4. Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Kol. Ventje Sumual.

Dewan-dewan tersebut menuntut adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, terutama dalam melaksanakan eksploitasi hasil bumi. Namun dengan adanya berbagai sebab seperti yang telah di uraikan di atas, maka dalam perkembangannya bersifat agresif dan bertindak mencari kesalahan pusat. Hal tersebut terkait pula dengan pemberhentian Kol. Simbolon. Pemecatan tersebut terkait dengan keterlibatannya dalam peristiwa penyelundupan di Teluk Nibung.

Melalui dewan gajah tersebut, Kol. Simbolon menentang pemerintah pusat yaitu dengan pernyataan:

  • Melepaskan hubungan sementara dengan pemerintah pusat
  • Mulai tanggal 22 Desember 1956 tidak lagi mengakui Kabinet Djuanda.
  • Mulai tanggal 22 Desember 1956 mengambil alih pemerintahan di wilayah tertera dan tetorium I

Melalui pengumuman tersebut maka resmilah bahwa PRRI berjalan di Sumatera Utara. Pada tanggal 24 Desember 1956 mengeluarkan keputusan melalui Keputusan Presiden No.200/1956 yang menyatakan bahwa karesidenan Sumatera Timur dan Tapanuli, serta semua perairan yang mengelilingnya dinyatakan dalam darurat perang (SOB).

Kericuhan juga terjadi di Sulawesi. Pada akhir Februari 1957, Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual mengadakan ”pertemuan pendapat dan ide” dengan para Staffnya. Pertemuan tersebut melahirkan konsepsi yang isinya antara lain disebutkan bahwa penyelesaian keamanan harus segera dilaksanakan agar pembangunan semesta segera dapat dimulai.

Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan pertemuan di kantor Gubernur Makasar yang dihadiri oleh tokoh militer dan sipil pada tanggal 2 Maret 1957. Pertemuan tersebut melahirkan Piagam Perjuangan Semesta [Permesta] yang ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur. Wilayah gerakan tersebut meliputi kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku.untuk melancarkan program kerja Permesta, maka Kol. Ventje Sumual menyatakan bahwa daerah Indonesia Timuur dalam keadaan bahaya [SOB=Staat Van Oorlog en Bleg]. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh militer untuk menjaga ketenteraman rakyat dan demi terlaksananya cita-cita Piagam Perjuangan Permesta.

Diantara dewan-dewan di daerah terdapat kerjasama dan saling berhubungan. Para pemimpin pemberontakan di Sumatra mengadakan pertemuan di Sungai Dareh sekitar 109 kilo meter arah Timur, Padang, pada tanggal 9-10 Januari 1958. Dalam pertemuan tersebut, telah dilakukan pertemuan yang dihadiri Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Simbolon, Letkol Ventje Sumual, Letkol Barlian, Kolonel Zulkifli Lubis, Sumitro Djojohadikusumo, Syafruddin Prawira Negara, Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap.

Pertemuan itu mengamanatkan forum perwira pembangkang ini untuk aktif mencari senjata di luar negeri dan untuk mematangkan rencana pemberontakan, serta membicarakan soal rencana pemberian ultimatum kepada pemerintah pusat dan pembentukan negara secara terpisah dari RI jika ultimatum tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 5×24 jam. Isi Ultimatum tersebut antara lain: di bidang pemerintahan dituntut agar pemerintah memberikan Otonomi yang luas kepada daerah. Pada bidang pembangunan menuntut agar pemerintah melakukan perbaikan radikal di segala bidang, sedangkan di bidang militer, dewan Banteng menuntut supaya dibentuk komandan utama di Sumatera Utara.

Pemerintah menolak dengan tegas ultimatum tersebut, bahkan para perwira yang terlibat didalamnya justru dipecat oleh Pemerintah Pusat. Kemudian di Sumatra, kolonel Simbolon membacakan proklamasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958, dengan ibukota di Bukittinggi. Sedangkan Safrudin Prawiranegara diangkat sebagai Perdana Menteri.

Di Sulawesi, proklamasi PRRI disambut oleh kaum separatis Permesta. Kol Somba, Komandan Deputi Wilayah Militer Sulawesi Utara dan Tengah mengumumkan bahwa sejak 17 Februari 1958, mendukung PRRI dan menyatakan memisahkan diri dari pusat. Permesta menjadi praktis sayap timur PRRI. Pusat pemberontakan ini berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi.

Artikel Terkait:  Isi Perjanjian Salatiga

Setahun kemudian, pada 1958 markas besar Permesta dipindahkan ke Manado. Disini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat sampai mencapai gencatan senjata. Masyarakat di daerah Manado waktu itu tidak puas dengan keadaan ekonomi mereka. Pada waktu itu masyarakat Manado juga mengetahui bahwa mereka juga berhak atas hak menentukan diri sendiri (self determination).

Para pemimpin Permesta mencari dukungan dari pihak manapun untuk mencapai tujuannya mengingat keyakinan akan adanya tindakan tegas dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan pengeboman Manado oleh pasukan RI, maka perwakilan Permesta mengadakan hubungan dengan para pemberontak Permesta di Filiphina, dan menemui pejabat CIA untuk mendapatkan bantuan persenjataan.

Pemimpin Permesta di Taiwan meminta bantuan kepada pemerintah setempat untuk mendukung permesta, sehingga mendapat dukungan dari dinas rahasia Taiwan. Para presiden dari Korea Selatan dan Filiphina juga memberikan bantuan kepada kaum pemberontak.


Situasi dan Kondisi Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Berikut ini terdapat beberapa situasi dan kondisi pemberontaan prri/permesta, yaitu sebagai berikut:


  1. Kondisi Politik

Tatanan politik yang diatur oleh UUDS 1950 menuntut sikap formal-legalistik. Bangsa indonesia memasuki periode demokrasi liberal yang berdasarkan demokrasi parlementer. Para menteri bertanggungjawab kepada perdana menteri, bukan kepada presiden. Setelah dibentuknya kabinet Parlemen, kondisi politik Indonesia semakin kacau. Pergantian kabinet secara terus menerus yang terjadi hampir setiap tahun. Berbagai kebijakan silih berganti tiap periode menimbulkan keadaan yang tidak kondusif.

Pecahnya Dwi-tunggal Soekarto-Hatta memperburuk kondisi perpolitikan bangsa. Pada 1 Desember 1956 Hatta mengundurkan diri secara resmi dari jabatanya sebagai wakil presiden. Hubungan Soekarno-Hatta mulai retak sejak tahun 1955. Perbedaan pendapat dan latar belakang walaupun keduanya sebagai tokh muslim yang nasionalis, namun Soekarno cenderung ke Marxis serta bermain api dengan komunis, sedangkan Hatta cenderung ke Sosialis dan anti komunis.

Akhir tahun 1956, Bung Karno telah sering mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sistem parlementer yang ada dan berencana memperbaharui sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan ”Demokrasi Terpimpin”, demokrasi yang dianggap oleh Soekarno sebagai demokrasi yang lebih didasarkan atas mufakat daripada demokrasi secara Barat yang memecah belah berdasar keputusan”50%+1”.

Demokrasi terpimpin dijalankan dengan Dasar ”Kabinet Gotong Royong” yang merangkul semua partai politik yang ada, termasuk PKI. Soekarno juga ingin menyampaikan ”konsepsi”nya mengenai fraksi politik di Indonesia. Konsepsi presiden merupakan cerminan kekecewaan Bung Karno terhadap sistem parlementer. Mencakup dukungan publik Soekarno supaya PKI memainkan peranan yang lebih besar dalam dunia politik Indonesia.


  1.  Kondisi Perekonomian

Kegagalan ekonomi yang sedang dialami oleh pemerintah sejak awal kemerdekaan berada pada titik kekacauan. Kegagalan pembangunan ekonomi yang di alami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan. Kebijakan ekonomi Kabinet Hatta yang akomodatif terhadap modal asing dipertahankan oleh kabinet-kabinet berikutnya, antara lain kabinet Natsir, Sukiman, dan kabinet Wilopo. Tetapi sejak kabinet Ali I (1953-1954), haluan politik itu sama sekali ditinggalkan.

Program ekonomi kabinet seringkali hanyalah sembohyan. Kabinet ini menganggap bahwa modal asing sangat merugikan bagi negara. Namun disisi lain, pembangunan administratif sangat diperhatikan. Penggalangan persatuan dilakukan dengan cara dropping pegawai dari pusat ke daerah. Partai PNI semakin nampak diperkuat.

Pada masa kabinet Ali II, membawa permasalahan yang semakin parah. Sentralisme melalui sistem dropping pegawai mendesak putra-putra daerah dalam mengatur urusan daerah sendiri, serta peranan mereka di pusat. Semua administrator pemerintah mayoritas berasal dari Jawa, sedangkan yang berasal dari putera daerah hanyalah pimpinan militernya saja. Sistem birokrasi sangat berkaitan dengan partai politik yang sedang berkuasa. Sedangkan keinginan untuk ber-otonomi semakin kuat di setiap daerah.


  1.  Permasalahan Militer di Indonesia

Di dalam tubuh suatu negara pastilah terdapat separangkat alat-alat negara. Setiap alat mempunyai fungsi khusus dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Salah satu alat yang sangat vital peranannya dalam pemeliharaan keutuhan serta pertahanan negara adalah tentara atau militer. Militer merupakan lembaga yang mempunyai eksklusivitas tersendiri. Keprofesionalisme-annya perlu di hormati oleh sipil. Keberadaanya harus diperhatikan. Militer di suatu negara baru merdeka cenderung melangkah ke arah politik.

Hal tersebut terkait dengan peranannya dalam perjuangan mereka pra-kemerdekaan suatu bangsa. Militer selalu menjadi oposan bagi pemerintahan sipil. Jika pemerintahan sipil dirasa tidak mampu memerintah dengan baik maka pemberontakan maupun perebutan kekuasaan oleh militer mustahil untuk tidak terjadi. Salah satu contohnya adalah gerakan PRRI/PERMESTA di Indonesia.

Tekanan pada tentara yang profesional memang penting, namun dalam kondisi politik yang tidak menentu menenggelamkan potensi laten yang terbukti ampuh pada masa perang kemerdekaan. Oleh sebab itu, berbagai problem sosial dan ekonomi yang muncul nyaris tidak dapat teratasi. Sebenarnya gerakan PRRI/Permesta hanyalah koreksi terhadap kebijakan pemerintah pusat serta keadaan yang morat-marit demi kepentingan bangsa secara umum.


  1. Situasi di Daerah

Peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai factor yang menyebabkannya. Factor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pemberontakan ini.

Sejak 1950, daerah tetap menjadi produsen ekspor, namun hasilnya lebih dimanfaatkan oleh pusat. Kondisi inilah yang menyebabkan kecenderungan ”sentralistik” dalam pandangan permesta. Hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara daerah dengan pusat. Daerah menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan daerah. Sedangkan pemerintah pusat menganggap bahwa daerah kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya.

Daerah luar Jawa merasa tidak puas dengan keadaan yang ada, karena mereka menganggap bahwa dana alokasi untuk daerah dirasakan sangat kurang dan tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan. Pada akhirnya muncul upaya dari pihak militer yang mendapat dukungan dari beberapa tokoh sipil untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah.

Kegagalan pembangunan ekonomi yang di alami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan. Salah satunya adalah golongan prajurit yang merasakan kesulitan tersebut. Tindakan-tindakan pemerintah dalam masalah ekonomi seperti penyalahgunaan devisa, pemberian ijin istimewa kepada anggota partai penyokongnya serta birokrasi yang berbelit-belit menghambat para pedagang. Para pimpinan pasukan di berbagai wilayah juga dibuat kesal oleh alokasi keuangan yang tidak terlaksana semestinya bagi operasi-operasi militer serta kesejahteraan prajurit.

Akhirnya tindakan ekspor/“barter” dilakukan tanpa disesuaikan dengan prosedur di Jakarta. Hal tersebut dilakukan di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara, serta panglima pasukan dari wilayah lainnya. Keterlibatan TT I dalam peristiwa ”barter” yaitu keterlibatan mereka dalam memberikan perlindungan kepada pengusaha-pengusaha yang melakukan ekspor–ekspor yang dianggap merugikan negara menyebabkan KASAD Nasution memberhentikan Kolonel Simbolon untuk sementara. Selain itu, beberapa perwira tinggi militer Sumatera terlibat dalam peristiwa Cikini dan merencanakan pemberontakan diberhentikan dengan tidak hormat.

Artikel Terkait:  Sejarah Sumpah Pemuda

Di Sulawesi, situasi yang mendorong lahirnya Permesta yaitu masalah otonom intern di Indonesia Timur dan di pengaruhi oleh pembentukan dewan-dewan di Sumatera.


Tokoh Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Tokoh Pemberontakan PRRI-PERMESTA

Gerakan yang dianggap sebagai pemberontakan, tetapi yang notabene hanya merupakan upaya untuk memperbaiki kinerja dan konstitusi pemerintah pusat pada waktu itu, tentu memunculkan beberapa tokoh penting, khususnya dalam kabinet PRRI. Beberapa tokoh dari PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia meliputi:


  • Letnan Kolonel Ahmad Husein

Kolonel Ahmad Husein sebenarnya adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Namun tidak hanya itu, Ahmad Husein juga menjadi tokoh penting dalam PRRI, karena ia menjadi pemimpin militer PRRI. Selain itu, Ahmad Husein adalah orang yang menyatakan pembentukan PRRI pada 15 Februari 1958 dan menjadi ketua Dewan Banten yang didirikan di Sumatera Barat. Ahmad Husein juga mengambil jabatan gubernur Sumatra tengah dan menuntut agar pemerintah pusat menanggapi permintaan Dewan Banteng dengan membentuk Komando Daerah Militer Regional Sumatera Tengah (KMDST). Selain itu, selama pemberontakan PRRI, Ahmad Husein juga dianggap ikut serta dalam penyelundupan senjata dari Amerika Serikat sebagai bentuk bantuan kepada PRRI.


  • Sjafruddin Prawiranegara

Bapak Sjafruddin Prawiranegara juga merupakan tokoh penting PRRI karena ia adalah Perdana Menteri dalam kabinet kontra-PRRI Sumatera tengah pada tahun 1958. Selain itu, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Mr. Sjafruddin Prawiranegara adalah seorang pejuang kemerdekaan yang Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri dan Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).


  • Assaat Dt. Mudo

Sebelum bergabung dengan PRRI, Mr. Assaat Dt. Mudo menjadi politisi dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Mr. Assaat Dt. Mudo juga sebentar memegang jabatan Presiden Republik Indonesia selama Republik Indonesia di Yogyakarta, serta jabatan Menteri Dalam Negeri Indonesia.


  • Maluddin Simbolo

Maluddin Simbolo juga merupakan sosok PRRI yang memainkan peran penting di sana. Di mana menduduki jabatan Menteri Luar Negeri Kabinet PRRI pada waktu itu. Sementara pada dasarnya Maluddin Simbolo adalah seorang tokoh militer dan juga pejuang kemerdekaan Indonesia.


  • Soemitro Djojohadikoesoemo

Soemitro Djojohadikoesoemo menjadi anggota PRRI tahun deklarasi PRRI, 1958, dan menjadi Menteri Transportasi dan Navigasi. Meskipun akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di luar Indonesia sebagai konsultan ekonomi di Malaysia, Hong Kong, Thailand, Prancis dan Swiss. Dalam pemerintahan Indonesia sendiri, Soemitro Djojohadikoesoemo adalah Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Riset karena pada dasarnya ia adalah seorang ekonom Indonesia.


  • Moh. Syafei

Moh. Syafei sendiri adalah tokoh pendidikan Indonesia yang bergabung dengan PRRI dan memainkan peran sebagai Menteri PPK dan Kesehatan dalam Kabinet PRRI. Moh. Syafei juga seorang tokoh masyarakat di Sumatra Barat dan pendiri INS Kayutanam, sebuah sekolah menengah swasta.


  • F. Warouw

F. Warouw adalah seorang perwira militer yang juga berperan dalam perang kemerdekaan Indonesia. J. F. Warouw bahkan adalah komandan VII / Angkatan Darat dan wilayah Indonesia Timur (TT) dan atase militer di Beijing sebelum bergabung dengan pemberontakan PRRI / Permesta. J. F. Warouw juga bergabung dengan PRRI untuk memperjuangkan otonomi daerah dan menjadi Menteri Pembangunan dalam kabinet PRRI.


  • Saladin Sarumpaet

Dalam kabinet PRRI, Saladin Sarumpet memiliki peran atau Menteri Pertanian dan Perburuan. Di mana juga memainkan peran penting dalam upaya PRRI untuk memperjuangkan keseimbangan pembangunan dan otonomi daerah.


  • Muchtar Lintang

Sosok berikutnya dalam PRRI adalah Muchtar Latitude, yang adalah seorang menteri agama. Muchtar Lintang memang aktif dalam perwujudan dakwah Islam di wilayah Indonesia.


  • Saleh Lahade

Saleh Lahade adalah seorang tokoh militer di Indonesia, yang juga pernah menjadi pemimpin pemberontakan Permesta di Sulawesi. Permesta sendiri mendukung PRRI, sehingga perbedaan antara PRRI dan Permesta tidak terlalu terlihat dan bahkan pemberontakan PRRI juga sering disebut pemberontakan PRRI / Permesta. Dalam kabinet PRRI sendiri, Salah Lahade adalah Menteri Informasi dan menjadi salah satu tokoh yang menandatangani piagam Permesta pada Februari 1957.


  • Ayah Gani Usman

Ayah Gani Usman adalah tokoh aktif di dunia politik dan sosial di Indonesia. Akibatnya, dalam PRRI, ayah Gani Usman diangkat atau bertanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial.


  • Dahlan Djambek

Karakter PRRI terakhir dalam kabinet PRRI adalah Dahlan Djambek, yang adalah seorang tokoh militer yang juga bergabung sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Dalam kabinet PRRI, Dahlan Djambek adalah Menteri Pos dan Telekomunikasi, di mana Dahlan Djambek diangkat setelah Bpk. Assaat tiba di Padang.


  • Letkol Ventje Sumual

Herman Nicolas Ventje Sumual adalah salah seorang perwira militer yang berasal dari unsur kelaskaran dan juga tokoh Permesta.


Tujuan Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Beberapa tujuan ini meliputi:


  1. Permintaan otonomi daerah yang adil

Alasan pembentukan PRRI adalah karena permintaan otonomi daerah yang dianggap tidak pantas. Sebagai akibatnya, PRRI dibentuk untuk mengajukan permintaan otonomi yang lebih adil dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat, yang dianggap terlalu sentralistik dan terlalu fokus pada pembangunan Jawa saja, juga harus memperhatikan pembangunan daerah.

Dengan kata lain, pemerintah pusat harus memperhatikan perkembangan negara secara keseluruhan. Ini juga harus memperhatikan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Memperbaiki perhatian pembangunan nasional oleh pemerintah pusat adalah salah satu tujuan PRRI yang akan dibentuk, sehingga setiap daerah dapat berkembang bersama dan tidak ada yang tertinggal.


  1. Penentuan Konstitusi yang berlaku

Selain mengoreksi kinerja pemerintah pusat dalam hal pembangunan nasional, PRRI juga bertujuan untuk merevisi konstitusi yang berlaku pada saat itu. Pemerintah yang dianggap terlalu sentralis dianggap telah melanggar hukum dan konstitusi yang berlaku, termasuk UUD 1945.

Akibatnya, PRRI dibentuk untuk merevisi konstitusi yang berlaku pada saat itu, sehingga pemerintah pusat tidak menjadi sentralisasi dan juga memberikan wewenang dan perhatiannya kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya juga dimaksudkan untuk memperbaiki ketidaksepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


  1. Hormati pejuang kemerdekaan Indonesia

Tujuan akhir PRRI yang akan dibahas dalam tinjauan ini adalah sebagai upaya untuk menghormati pejuang kemerdekaan Indonesia. Kenapa ini? Memang, pembentukan PRRI sendiri juga disebabkan oleh disintegrasi divisi Banteng setelah kemerdekaan Indonesia. Pelepasan itu kemudian hanya menyisakan satu brigade, yang kemudian dikurangi menjadi resimen infanteri ke-4 TT I BB.

Artikel Terkait:  Pemberontakan Andi Azis

Kondisi ini tentu mengecewakan para perwira dan prajurit Divisi IX Taurus sampai merasa terhina dengan apa yang terjadi. Karena bagaimanapun juga, para perwira dan prajurit ini juga bertempur secara fisik dan mental atas nama kemerdekaan Indonesia, tetapi pada akhirnya mereka dilupakan. Akibatnya, mantan prajurit dan perwira juga bergabung dengan PRRI dalam kekecewaan dan terus menghormati pejuang kemerdekaan Indonesia selama masa ini.

Inilah beberapa tujuan utama pembentukan PRRI sebagai pemerintah saingan dari pemerintah pusat Indonesia. Jika kita mempertimbangkan tujuan-tujuan ini, memang benar bahwa PRRI memiliki tujuan yang baik untuk pemerintah Indonesia. Karena PRRI hanya ingin memperbaiki administrasi dan konstitusi yang sedang berjalan di Indonesia saat itu. Hanya saja pembentukan pemerintahan saingan dipandang sebagai pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Kondisi ini juga dapat menyebabkan perpecahan dari integritas Republik Indonesia. Karenanya, PRRI dianggap sebagai gerakan pemberontakan yang harus dihentikan, bahkan dengan adanya operasi militer di kedua belah pihak.


Dampak Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Terjadinya PRRI/Permesta membawa luka luar dalam bagi masyarakat di dalamnya. Di Minang, korban yang jatuh dari pihak PRRI kurang lebih berjumlah 22.174 jiwa, 4.360 luka-luka, 8.072 ditahan. Dari pihak APRI pusat jumlah yang meninggal adalah 10.150 jiwa, terdiri dari 2.499 tentara, 956 anggota OPR, 274 Polisi, dan 5.592 orang sipil. Pembangunan fisik yang selama ini dibangun menjadi hancur. Masyarakat Minang menjadi rendah diri, muno, lalu cigin ke rantau.

Perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat terhadap daerah. Dekrit presiden 5 juli 1959 yang menetapkan kembalinya pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Dengan berhasil ditumpasnya PRRI/Permesta maka PKI justru berkembang sebagai kekuatan yang semakin kuat di tubuh TNI AD dan semakin berpengaruh terhadap Soekarno dalam kaitannya dengan perpolitikan Indonesia yaitu diakuinya Nasakom [nasionalisme, sosialisme, dan agama].

Dampak selanjutnya adalah menimbulkan kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa wilayah NKRI terdiri dari kepulauan yang luas dan beraneka ragam masalah di setiap daerah. Sembohya Binneka tunggal Ika harus dihayati makna dan hakekatnya. Hak otonomi yang luas memang perlu diberika kepada setiap daerah agar setia ebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing daerah.

Peristiwa gerakan separatis tersebut menyebabkan jatuhnya kabinet Ali II pada tanggal 14 Maret 1957 yang ditandai dengan penyerahan mandat dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo kepada Presiden. Kabinet tersebut digantikan oleh kabinet Djuanda yang secara resmi di bentuk pada tanggal 9 April 1957.


Upaya Penumpasan Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Berikut ini terdapat beberapa upaya penumpasan pemberontakan prri/permesta, yaitu sebagai berikut:


  1. Upaya Diplomatis

Melihat realita yang terjadi, Pemerintah Pusat melakukan berbagai cara untuk menyelesaikannya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kasad Nasution terhadap timbulnya awal gejolak pada bulan Desember 1956 adalah dengan mengeluarkan surat perintah tanggal 2 januari 1957 untuk Kolonel Gatot Subroto, Kol. Ahmad Yani, Letkol. Sjoeib, Mayor Alwin Nurdin, Ayor Sahala Hutabarat, dan Mayor Ali Hasan untuk menemui kolo. Simbolon dan para komandan resimennya untuk mengusahakan agar tidak terjadi bentrok secara fisik. Namun usaha ini tidak berhasil karena cenderung kontroversif dengan keadaan. Mayjen Nasution telah melakukan pendekatan terselubung terhadap bawahan Simbolon sendiri, yaitu Letkol. Djamin Ginting dan Letkol Wahab Makmur untuk mengambil kedudukan panglima.

Usaha Pemerintah Pusat untuk memenuhi tuntutan daerah yaitu dengan mengirim sejumlah misi, seperti misi Kol. Dahlan Djambel, menteri pertanian Eny Karim, Dr.J Leimena/ Sanusi, Prof. Zairin Zein/ Nazir Pamuntjak, dan Kol. Mokoginta Cs. Misi-misi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan masalah di Sumatera Tengah. Misi tersebut kemudian disusul dengan pembentukan Panitia Tujuh dan penyelenggaraan Munas serta Musyawarah pembangunan. Namun semua usaha diplomatis yang dilakukan Pemerintah Pusat tidak berhasil.


  1. Tindakan dari RI terhadap PRRI dan Permesta secara Bersenjata

Penolakan terhadap ultimatum PRRI oleh Pusat diikuti dengan pemboman terhadap Padang dan daerah kantong pemberontakan lainnya. Kemudian pemberontakan terang-terangan terjadi di Sumatera dan diikuti oleh Permesta di Sulawesi. Setelah melihat situasi tersebut, pemerintah Pusat melakukan upaya lebih lanjut dengan operasi militer. Operasi tersebut antara lain :

  • Operasi yang dilaksanakan di Sumatera

1) Operasi tegas dilaksanakan pada 12 Maret 1958 di Sumatra Timur.

2) 16 April 1958, pengiriman pasukan dalam ”Operasi 17 Agustus” di bawah Kolonel Achmad Yani, yang dibantu oleh seorang perwira Angkatan Darat AS, Benson. Tanggal 17 April, pasukan Yani telah menguasai Padang sepenuhnya.

3) Operasi Sapta Marga dibawah Brigadir Jenderal Jatikusuma dengan sasaran Sumatera Timur dan Sumatera Utara.

4) Operasi Sadar dibawah pimpinan Letkol. Ibnu Sutowo dengan daerah sasaran Sumatera Selatan.


  • Pemecatan terhadap para pemimpin pemberontakan dari jajaran militer Indonesia, dan dilaksanakan Operasi Marga pada bulan April untuk menumpas Permesta.

1) Operasi Sapta Marga I dibawah pimpinan Letkol. Soemarsono dengan sasaran Sulawesi Tengah

2) Operasi Sapta Marga II dibawah pimpinan Letkol. Agus Pramono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan

3) Operasi Sapta Marga III dibawah pimpinan Letkol. Magenda dengan sasaran sebelah Utara Menado.

4) Operasi Sapta Marga IV dibawah pimpinan Letkol. Rukminto Hendraningrat dengan sasaran Sulawesi Utara

5) Operasi Sapta Marga V dibawah pimpinan Pieters dengan sasaran Jailolo.

6) Operasi Sapta Marga VI dibawah pimpinan Letkol. KKO. H.H W. Huhnhloz dengan sasaran Murotai


Akhir Pemberontakan PRRI/PERMESTA

Pemberontakan di Sumatra dapat dengan mudah ditumpas oleh pemerintah. Mereka tidak melakukan perlawanan yang berarti. Pasukan banyak yang melarikan diri, bersembunyi dan menyerah. Para tentara kebanyakan dari para pelajar dan mahasiswa yang belum berpengalaman dalam perang. Tawaran Soekarno dan Nasution tentang pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi diterima oleh mereka.


Daftar Pustaka:

  • Buku LKS Sejarah Kelas XII Semester 
  • Agung Leo dan Aris Listiyani Dwi. 2009. Mandiri Sejarah. Jakarta: Erlangga

Demikian Penjelasan Pelajaran IPS-Sejarah Tentang Pemberontakan PRRI/PERMESTA: Latar Belakang, Jalan, Tokoh, Tujuan, Dampak, Upaya dan Akhir

Semoga Materi Pada Hari ini Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi, Terima Kasih !!!


Baca Artikel Lainnya: